Pekanbaru– Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, HM Sumardany Zirnata, mendorong perubahan citra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar tidak lagi hanya dikenal sebagai “polisi penggusur”, tetapi menjadi institusi yang memiliki peran lebih strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2026 yang membahas penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Rabu (8/4/2026)
Menurutnya, selama ini citra Satpol PP di masyarakat cenderung identik dengan kegiatan penertiban atau penggusuran. Padahal, peran Satpol PP dapat diperluas, termasuk dalam mendukung pengawasan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini image-nya Satpol PP hanya sebagai polisi penggusur. Ke depan, ini harus kita ubah menjadi lebih strategis, termasuk ikut mengawasi potensi pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor seperti pajak air permukaan, alat berat, dan bahan bakar memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan. Dalam hal ini, Satpol PP dinilai dapat berperan aktif di lapangan melalui fungsi pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menggali potensi daerah masing-masing. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan PAD dinilai sangat memungkinkan untuk dicapai.
Di sisi lain, HM Sumardany Zirnata turut menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan anggota Satpol PP. Ia mengingatkan bahwa regulasi terkait kesejahteraan telah tersedia, sehingga implementasinya perlu menjadi perhatian serius.
“Perda sudah ada, tinggal bagaimana kita melaksanakannya dengan baik. Ini penting agar kinerja dan semangat anggota di lapangan juga meningkat,” tegasnya.
DPRD Provinsi Riau, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan program-program yang direncanakan dapat berjalan optimal, termasuk dalam mendukung penguatan peran Satpol PP.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan lahir kebijakan yang tidak hanya memperkuat penegakan Perda, tetapi juga mampu mengubah wajah Satpol PP menjadi lebih profesional, humanis, dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
