Aspirasi masyarakat terkait bantuan seragam sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa hingga persoalan infrastruktur seperti drainase dan tempat wudhu masjid mencuat dalam kegiatan reses Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau, Sumardany Zirnata.
Dalam dialog bersama warga di RT 06 RW 10 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Rabu (11/2/2026) petang, seorang warga mengeluhkan belum diterimanya bantuan seragam sekolah untuk anaknya yang kini duduk di bangku SMA.
“Sudah enam bulan anak saya bersekolah namun belum mendapat pakaian seragam,” ujarnya di hadapan Sumardany.
Menanggapi hal tersebut, Sumardany menjelaskan bahwa program bantuan seragam SMA memang telah menjadi bagian dari program pemerintah dan diupayakan bisa direalisasikan tahun ini.
“Program pemerintah itu memang tidak bisa cepat. Kalau tahun ini diusulkan, biasanya pelaksanaannya tahun depan karena ada mekanisme yang harus dilalui. Tapi untuk seragam SMA, insya Allah tahun ini bisa dirasakan karena memang sudah menjadi program pemerintah,” jelas anggota Komisi I DPRD Riau itu.
Ia berharap bantuan seragam dapat menjangkau seluruh siswa SMA agar mampu meringankan beban orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Terkait PKH, Sumardany mengakui masih adanya persoalan validitas data penerima di lapangan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu dapat dinilai dari tampilan fisik semata.
“Benar kata ibu, rumahnya mewah belum tentu ada beras. Rumahnya biasa saja kadang berasnya cukup. Karena itu data harus di-update secara berkala dan dimutakhirkan oleh Dinas Sosial dan perangkat terkait. Berdasarkan data itulah nanti ditentukan siapa yang berhak,” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap program bantuan memiliki keterbatasan kuota. Dari ribuan warga kurang mampu, bantuan yang tersedia seringkali hanya mampu menjangkau sebagian.
“Kadang kita merasa berhak, tapi mungkin ada yang lebih membutuhkan. Harapan kita ekonomi masyarakat tumbuh sehingga ketergantungan terhadap bantuan semakin kecil,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sumardany turut menyoroti potensi ekonomi lokal yang dinilai masih dapat dikembangkan, khususnya sektor pertanian dan kebutuhan dapur sehari-hari. Sejumlah komoditas seperti telur, cabai, kangkung dan bayam disebut masih belum mencukupi kebutuhan daerah sehingga harus didatangkan dari luar.
“Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Kalau potensi ini kita kembangkan, bisa mengangkat ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan bantuan sosial, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan tempat wudhu masjid Amaliyah serta keluhan banjir akibat drainase yang kurang memadai. Sumardany berjanji akan mengupayakan agar persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau.
“Mudah-mudahan di bulan Ramadhan nanti ada perhatian dari Pemprov Riau sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, ia mengingatkan bahwa beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau dijadwalkan dibuka pada akhir Februari atau awal Maret. Beasiswa tersebut tersedia melalui jalur prestasi dan jalur kurang mampu, serta bantuan pendidikan di luar skema beasiswa reguler.
“Bagi anak-anak yang baru masuk kuliah, terutama semester awal, silakan segera lengkapi persyaratan. Kalau sudah semester akhir biasanya agak sulit. Kalau tidak lewat jalur beasiswa, ada juga jalur bantuan pendidikan,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD Riau yang bertugas di Komisi I dengan mitra kerja bidang hukum dan pemerintahan, Sumardany menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Apa yang menjadi hak masyarakat, silakan disampaikan. Kami di DPRD Provinsi Riau diamanahkan untuk memperjuangkannya,” tutupnya
Reses tersebut dihadiri ratusan warga yang mayoritas kaum ibu. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai.
