Warga Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai kembali menyuarakan persoalan mendasar yang tak kunjung tuntas, mulai dari ketiadaan rumah sakit hingga terbatasnya fasilitas pendidikan jenjang SD dan SMP negeri. Hal itu terungkap saat Anggota DPRD Riau, HM Sumardany Zirnata ST MSc, menggelar reses di RW 07, 09, 10 Kelurahan Limbungan, Selasa (10/2/2026) malam.
Reses yang dihadiri sedikitnya 150 warga tersebut berlangsung akrab dan hangat. Tanya jawab mengalir dari warga yang antusias. Tampak hadir pada kesempatan itu Lurah Limbungan, Welfina Sari Harahap.
Ketua RW 09 Limbungan dalam kesempatan itu menyampaikan aspirasi masyarakat Rumbai minta untuk dibangunkan fasilitas rumah sakit. Selama ini jika warga Rumbai sakit harus menyeberang jembatan untuk mencapai rumah sakit di pusat Kota Pekanbaru.
“Di Rumbai ini Pak Dewan, tak ada rumah sakit jadi kalau warga Rumbai sakit harus ke Pekanbaru dulu. Selain itu di Kelurahan Limbungan ini juga minim fasilitas sekolah baik itu SD dan SMP. Mohon kami dibuatkan rumah sakit dan sekolah di sini,” katanya.
Terkait aspirasi pembangunan rumah sakit di Rumbai, Sumardany memastikan hal tersebut telah menjadi perhatian DPRD Riau dan saat ini masih dalam tahap pencarian lahan. Sementara untuk pembangunan SD dan SMP negeri, dia menyebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru, namun koordinasi lintas pemerintah akan terus dilakukan.
“Semua yang disampaikan malam ini akan kami jadikan data dan acuan. Harapannya, aspirasi masyarakat Limbungan dan Rumbai bisa benar-benar diwujudkan melalui program Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi, maupun Pusat,” tutur Sumardany.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi disampaikan warga dari sejumlah RW. Seperti warga RW 10, Nasril, mengharapkan setelah dibangun jembatan, jalan sepanjang 1 kilometer setelah jembatan terbengkalai tak di lanjutkan pembangunannya. “Kami berharap jalan ini bisa disempurnakan agar akses Teluk Leok dan Putri Ayu tersambung,” ujarnya.
Terkait bantuan beasiswa pendidikan yang dinilai sulit untuk diakses karena harus menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), warga berharap beasiswa juga dapat diberikan melalui jalur prestasi. Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi Posyandu yang belum memiliki gedung sendiri serta minimnya perlengkapan, bahkan sejumlah alat Posyandu dilaporkan hilang.
Menanggapi hal tersebut, Sumardany menjelaskan beasiswa tidak hanya bersumber dari jalur SKTM, namun juga dapat diajukan melalui jalur berprestasi ke Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Riau. Terkait perlengkapan Posyandu, Sumardany langsung menjawab keluhan kader Posyandu dengan mengganti timbangan bayi yang hilang.
Keluhan lain disampaikan warga RW 08 terkait kondisi Jalan Pramuka menuju kawasan Danau Buatan yang rusak parah dan membahayakan pengguna jalan, terutama menjelang Lebaran ketika volume kendaraan meningkat.
“Mengenai jalan rusak dikawasan Danau Buatan, saya berjanji Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Riau persoalan infrastruktur akan dibahas dan diupayakan penanganannya, termasuk rencana pelebaran jalan masuk ke wilayah Limbungan setelah Lebaran nanti.
Selain sarana kesehatan dan infrastruktur, fasilitas olahraga pun tak kalah menjadi kadusn warga. Bahkan seorang siswa SD
030, Zara Afiva turut menyampaikan harapannya agar difasilitasi bola voli dan langsung dikabulkan saat itu juga.
Dalam kesempatan itu, Sumardany juga menyinggung komitmen DPRD Riau terhadap penyandang disabilitas. Dia menyebut Riau telah memiliki Perda tentang Disabilitas yang telah disahkan tahun lalu dan mulai dijalankan tahun ini.
“Dalam Perda tersebut bahkan disebutkan termasuk kewajiban kuota tenaga kerja bagi disabilitas sebesar dua persen. Jadi tidak hanya perusahaan swasta, ASN pun wajib menerima disabilitas, misalnya, dari 100 tenaga kerja di perusahaan harus ada 2 orang disabilitas, serta penyediaan aksesibilitas di fasilitas publik,” papar Sumardany.
